Zaman sekarang, ngurus administrasi pemerintahan kayak bayar pajak atau daftar sekolah kadang masih bikin bad mood karena harus pindah-pindah website atau antre panjang di kantor dinas. Tapi tenang, keluhan soal “birokrasi ribet” ini mulai dikubur dalam-dalam lewat gebrakan digitalisasi layanan publik yang makin seamless.
Bulan Mei 2026 ini jadi bulan bersejarah buat warga Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur Lalu Muhamad Iqbal baru aja meresmikan “DIGIHub”, sebuah portal aplikasi satu pintu (single sign-on) yang super praktis. Berkat kurasi ketat dari Dinas Kominfo NTB, sekarang ada 30 layanan publik yang diintegrasiin ke satu platform. Mulai dari bayar pajak kendaraan, mantau harga sembako, cek kamar kosong di rumah sakit, sampai pendaftaran sekolah, semuanya bisa diakses dari satu login aja! Kabupaten Lombok Tengah juga nggak mau kalah dengan merilis platform PEPADU buat warganya.
Kunci dari kelancaran semua layanan e-government ini ternyata ada di dompet kita, alias KTP. Fisik e-KTP sekarang lagi digenjot buat pindah ke handphone jadi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Contohnya aparat Disdukcapil di Kabupaten Badung yang sampai blusukan “jemput bola” ke Desa Gulingan pada 6 Mei kemarin buat daftarin warga ke IKD. Dengan IKD, verifikasi data buat urus bank, BPJS, sampai Bansos jadi instan dan nggak gampang dipalsuin.
Transformasi layanan publik ini ngasih bukti kalau pemerintah udah mulai catch up sama ekspektasi kemudahan digital yang kita damba-dambakan. Kalau urusan birokrasi udah sat-set di ujung jari, waktu luang kita kan jadi bisa dipakai buat hal-hal produktif lainnya!
